Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Iran menghadapi gejolak besar sejak akhir Desember 2025, dengan korban protes mencapai 544 orang dan pemerintah mengumumkan ‘Perlawanan Nasional’ untuk melawan demonstran yang dituduh didalangi asing. China mendesak pemerintah Iran segera atasi gejolak, sementara Presiden AS Donald Trump mengancam tarif tambahan hingga 25% bagi mitra dagang Iran. Situasi ini memicu pemadaman internet 84 jam dan bentrokan di berbagai kota.
Sikap Geopolitik Indonesia
Indonesia belum mengeluarkan sikap geopolitik tegas terkait krisis Iran terkini, fokus utama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah memantau dan melindungi 386 WNI di sana melalui KBRI Teheran. DPR menekankan keselamatan WNI sebagai prioritas, dengan dorongan siapkan evakuasi jika eskalasi. Belum ada pernyataan resmi mengecam kekerasan atau mendukung salah satu pihak.
Konsistensi Non-Blok ala Bung Karno?
Prinsip bebas aktif ala Soekarno, warisan Gerakan Non-Blok, tetap menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia melalui UU No. 37/1999, menghindari blok Barat-AS atau Timur-China. Di krisis sebelumnya seperti konflik Israel-Iran 2025, Indonesia ikut pernyataan bersama 23 negara tolak intervensi, tekankan diplomasi dan kedaulatan. Namun, terhadap protes internal Iran sekarang, sikap hening menunjukkan kehati-hatian, mirip abstain di IAEA untuk isu nuklir demi netralitas.
Baca juga : 22 WNI Dievakuasi dari Iran Tiba Selamat di Indonesia
Ketidakjelasan Arah Saat Ini
Sikap Indonesia tampak ambigu di tengah dinamika global: Trump tekan mitra Iran termasuk potensi Indonesia sebagai eksportir, sementara China saingan dagang AS harap stabilitas. Tanpa suara keras, Indonesia berisiko dianggap pasif, padahal pelajaran geopolitik sarankan tolak intervensi sepihak sekaligus kekerasan domestik. Pakar sebut perlu sikap tegas lindungi kepentingan energi dan diplomasi non-blok.
Kebutuhan Sikap Strategis
Indonesia perlu bersikap di pusaran ini dengan dorong dialog damai via forum Non-Blok, hindari sanksi Trump, dan jaga hubungan China. Prioritaskan WNI sambil advokasi hak asasi tanpa memihak, perkuat posisi sebagai mediator Asia Tenggara. Ketegasan seperti era Soekarno bisa cegah Indonesia terjebak pilihan kawan-lawan ala Trump.
Redaksi Energi Juang News
