Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kelurahan Merah Putih) patut dipertanyakan secara ideologis maupun ekonomis. Kebijakan ini bukan sekadar soal pilihan teknis logistik, melainkan menyentuh jantung falsafah ekonomi nasional yang dirumuskan Sukarno dalam konsep Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Jika benar program pemberdayaan desa justru ditopang oleh impor massal kendaraan, maka yang terjadi adalah paradoks: membangun kemandirian desa dengan ketergantungan industri luar negeri.
Berdikari dan Nasionalisme Ekonomi
Dalam pidato-pidatonya, Sukarno menegaskan bahwa kemerdekaan politik tanpa kemandirian ekonomi adalah ilusi. Berdikari bukan slogan proteksionisme sempit, melainkan strategi pembebasan struktural dari ketergantungan (dependency).
Di sini relevan teori dependency dari Andre Gunder Frank dan Samir Amin yang menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang sering terjebak dalam relasi pusat-pinggiran: menjadi pasar bagi produk industri negara lain, sementara basis produksinya sendiri melemah.
Impor 105.000 kendaraan dalam jumlah masif berpotensi menempatkan Indonesia kembali sebagai pasar, bukan produsen.
Baca juga : Kopdes vs Minimarket: Ketika Negara Berubah Menjadi Kompetitor yang Mematikan
Padahal, sektor otomotif nasional memiliki kapasitas produksi yang besar dan jaringan industri hulu-hilir yang luas, mulai dari komponen, perakitan, hingga distribusi.
Secara teori pembangunan nasional (List, Gerschenkron), negara berkembang justru memerlukan infant industry protection—perlindungan dan afirmasi terhadap industri strategis domestik—agar mampu naik kelas dalam rantai nilai global. Kebijakan impor besar-besaran tanpa justifikasi darurat bertentangan dengan semangat tersebut.
Pukulan bagi Industri Otomotif Nasional
Sebagaimana kritik yang datang dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, impor kendaraan dalam skala besar pun berisiko melemahkan industri otomotif dalam negeri. Kritik ini bukan tanpa dasar.
Industri otomotif nasional menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Efek bergandanya (multiplier effect) menyentuh sektor baja, karet, elektronik, logistik, hingga pembiayaan.
Ketika negara—melalui BUMN atau entitas yang terafiliasi kebijakan publik—lebih memilih produk luar negeri, pesan yang tersampaikan kepada pasar adalah rendahnya keberpihakan pada industri nasional.
Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan seperti ini bisa dibaca sebagai bentuk state preference shift: pergeseran preferensi negara dari pembangunan kapasitas domestik menuju solusi instan berbasis impor. Padahal, membangun desa semestinya menjadi momentum memperkuat produksi dalam negeri, bukan memperluas defisit perdagangan.
Ironi Pembangunan Desa
Program Kopdes/Kelurahan Merah Putih sejatinya dirancang untuk memperkuat ekonomi akar rumput. Namun, bagaimana mungkin semangat gotong royong dan kemandirian desa ditegakkan jika instrumen utamanya justru bergantung pada manufaktur luar negeri?
Secara konseptual, pembangunan desa yang sejati berbasis pada local value creation. Artinya, nilai tambah diciptakan di dalam negeri—bahkan idealnya di tingkat lokal atau regional.
Jika kendaraan operasional dibeli dari produsen nasional, maka efek ekonominya berputar di dalam negeri: tenaga kerja terserap, pajak dibayar di sini, inovasi berkembang di sini.
Sebaliknya, impor besar-besaran memindahkan sebagian nilai tambah tersebut ke luar negeri. Ini bukan hanya soal angka transaksi, melainkan soal arah pembangunan.
Menimbang Ulang atas Nama Trisakti
Melaksanakan prinsip berdikari bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional. Indonesia tetap bagian dari ekonomi global. Namun, globalisasi yang bermartabat mensyaratkan daya tawar dan basis produksi yang kuat.
Jika kendaraan memang dibutuhkan untuk mendukung distribusi pangan dan operasional koperasi desa, mengapa tidak memprioritaskan produsen dalam negeri? Mengapa tidak menjadikan program ini sebagai stimulus industri otomotif nasional sekaligus penguatan UMKM komponen lokal?
Di tengah upaya menggaungkan kembali ajaran Trisakti, kebijakan impor 105.000 kendaraan dari India tampak sebagai langkah yang inkonsisten secara ideologis. Lebih dari itu, ia berpotensi melemahkan fondasi industri nasional yang selama ini dibangun dengan investasi besar dan kerja keras panjang.
Berdikari bukan romantisme masa lalu. Ia adalah strategi masa depan. Dan setiap kebijakan ekonomi negara seharusnya diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini memperkuat kemandirian bangsa, atau justru memperdalam ketergantungan?
Redaksi Energi Juang News
