Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan pada 29 Maret hingga 2 April 2026 bukan sekadar agenda rutin pengisian stempel paspor kenegaraan. Di balik jabat tangan formal dan jamuan makan malam yang kaku, terselip sebuah ironi besar yang terus menghantui Jakarta mengenai bagaimana dua negara Asia Timur ini berhasil melakukan “invasi” global tanpa melepaskan satu butir peluru pun.
Sementara Indonesia masih sering terjebak dalam perdebatan nostalgik mengenai definisi kepribadian bangsa di kolom komentar media sosial, Jepang dan Korea Selatan telah lama melampaui fase tersebut dengan menjadikan budaya sebagai hulu ledak ekonomi dan politik yang paling mematikan.
Jepang dan Korea Selatan merupakan anomali yang indah dalam sejarah modern karena keduanya tidak hanya bangkit dari puing-puing kehancuran perang, tetapi bertransformasi menjadi raksasa yang kedaulatan politiknya justru dipertegas melalui soft power. Secara akademik, fenomena ini adalah manifestasi nyata dari smart power, yakni penggabungan antara kapasitas ekonomi yang tangguh dengan daya tarik budaya yang tak tertahankan. Jepang, misalnya, berhasil mengomodifikasi estetika tradisionalnya menjadi industri bernilai miliaran dolar melalui anime, video game, dan filosofi omotenashi yang presisi.
Mereka tidak memohon untuk disukai oleh dunia; mereka menciptakan standar kualitas tinggi yang membuat dunia merasa perlu untuk menyukai mereka. Di sisi lain, Korea Selatan melakukan manuver yang jauh lebih agresif melalui Hallyu. Seoul membuktikan bahwa budaya bukanlah barang museum yang berdebu dan kaku, melainkan komoditas strategis yang mampu menciptakan daya tawar politik luar biasa, membuat negara-negara besar berpikir dua kali untuk mengabaikan mereka karena pengaruh massa pengikut budayanya yang lintas batas.
Melihat keberhasilan tersebut, sudah saatnya Indonesia berhenti hanya menjadi penonton yang terpukau atau sekadar konsumen yang loyal terhadap produk kreatif tetangga. Kunjungan Presiden Prabowo harus menjadi titik balik transisi dari diplomasi yang sifatnya reaktif menuju diplomasi kreatif yang berdaulat. Indonesia memiliki modal kekayaan budaya yang jauh lebih beragam, namun sayangnya seringkali masih dikelola dengan mentalitas proyek tahunan yang dangkal daripada sebuah strategi industri jangka panjang yang terintegrasi.
Untuk mencapai level kedaulatan yang sama, Indonesia perlu segera melakukan institusionalisasi budaya sebagai industri yang serius. Hilirisasi ekonomi tidak boleh hanya berhenti pada komoditas nikel atau mentah lainnya, tetapi harus merambah pada “hilirisasi kreativitas” di mana negara hadir membangun infrastruktur pasar yang memungkinkan talenta muda hidup sejahtera dari karyanya.
Kedaulatan narasi juga menjadi kunci utama agar kita tidak lagi didefinisikan oleh agen luar atau sekadar menjadi pasar bagi narasi bangsa lain. Kita memerlukan ekosistem yang mampu memproduksi konten berkualitas tinggi dengan cita rasa lokal yang kompetitif secara global. Jika kunjungan ke Tokyo dan Seoul ini hanya berakhir pada penandatanganan MoU investasi manufaktur tanpa ada serapan ide strategis mengenai bagaimana membangun industri kreatif yang identik dengan gaya sendiri, maka kita sebenarnya sedang berjalan di tempat.
Kita tidak perlu menjadi Jepang kedua atau Korea Selatan berikutnya, tetapi kita harus menjadi Indonesia yang cukup cerdas untuk memahami bahwa di abad ke-21, kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari jumlah tank di jalanan, melainkan dari seberapa kuat irama budaya kita mampu menggetarkan dunia.
Jika tidak, kita akan selamanya menjadi tamu yang sangat sopan di rumah orang lain, sibuk memuji keindahan taman mereka sambil lupa bahwa kita memiliki hutan belantara potensi yang belum tersentuh.
Redaksi Energi Juang News
